Kupang, zonamerdeka.com - Komisi II DPRD Malaka, menilai Dinas Pertanian Kabupaten Malaka belum paham soal Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, yakni Swasembada Pangan. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Malaka, Bernadette L. Seran, SP Jumat (10/6-2022)
Dewan Bernadette mengatakan sejauh ini pemerintah belum menunjukan bagaimana grand design Program ini , dimana sebelum dilounching perlu disampaikan minimal kepada mitra komisi atau dalam forum rapat resmi melalui Paripurna DPRD.
"pemahaman Dinas pertanian Malaka, swasembada pangan itu sebatas pemerintah sediakan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian," tandasnya.
Menurut ketua komisi II asal partai Hanura ini, hal-hal seperti ini yang harus diluruskan melalui penjelasan resmi Bupati Malaka melalui Rapat Dengar Pendapat ( RDP) bersama DPRD Kabupaten Malaka, sehingga program yang diusung tersebut tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan rakyat.
Ditegaskan, sebelum berbicara tentang program swasembada pangan, konsep-konsep dasar yang harus diperhatikan diantaranya :
Pertama, Pemerintah harus memberikan definisi tentang Swasembada pangan menurut versi pemerintah Kabupaten Malaka sebagai indikator analisis.
Kedua, Menentukan komoditas yang potensial untuk dikembangkan dalam program tersebut.
Ketiga: Sudah harus tentukan target produksi serta strategi dan nilai manfaat dari semua komoditas yang dikembangkan.
Keempat: Sudah harus membuat linimasa tentang komoditi /produk yang dikembangkan.
Kelima: Harus buat turunan program berupa kegiatan . Proses pemantauannya sudah harus dilaksanakan termasuk level DPRD.
Keenam: Harus menyediakan alat analisis resiko untuk mengantisipasi bias-bias dalam pelaksanaan program.
"Jadi, sebelum melangkah jauh, kita minta pemerintah fokus menyampaikan definisi swasembada pangan, grand design sebagai indikator untuk menyampaikan standar perencanaan program," jelasnya.
Ia meminta perlu dilakukan pula kajian dan analisis apakah program itu berbasis lahan, atau berbasis pola tanam, ataukah berbasis komoditas dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, pasar, perubahan iklim, teknologi, sosekbud, strategi pendampingan dan monev.
"Kalau hal-hal diatas sudah jelas baru muncul program sekaligus menghitung biaya untuk mendanai program tersebut," tegasnya.
"Kita baru tahu dari Dinas Pertanian saat RDP di Dewan. Ternyata dari hasil RDP dengan dinas pertanian baru diketahui bahwa belum ada grand design terkait Swasembada Pangan. Pemahaman Dinas tentang Swasembada Pangan itu baru sebatas Pengadaan bibit, Pupuk dan obat-obatan, sehingga penjelasan Bupati Malaka tentang hal ini patut dilakukan", tambahnya.
.png)
.png)
.png)
