Zonamerdeka.com - Paguyuban Bone Bolango yang dikenal dengan Persatuan Aksi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Bolango Gorontalo (PAPMIB-G) meminta pemda dan DPRD segera selesaikan persoalan PDAM, Jumat (03/6/2022).
"Saya sebagai ketua umum PAPMIB-G mempertnyakan keseriusan pemda dalam menangani persoalan PDAM yang smpai saat ini blum terselesaikan di tangani oleh pemda, ada apa sebenarnya?" tutur Frangki Hadju.
Franki menambahkan persoalan PDAM yg dri beberapa pekan kmrin menjadi perbincangan hangat di berbagai macam Media sosial yang ada di provinsi gorontalo, pemda seakan-akan membiarkan persoalan PDAM sampai saat ini, kata Frangki.
"Saya sebagai Ketua PAPMIB-G mempertnyakan kinerja DPRD Bone bolango dalam menangani persoalan PDAM dan juga sampai sejauh mana pansus DPRD dalam menyelesaikan persoalan PDAM, persoalan PDAM ini sudah dikeluhkan oleh masyarakat terhadap wakil rakyat di kantor DPRD tapi smpai saat ini DPRD belum saja menseriusi apa yg mnjadi keluhan dari rakyat dimana DPRD yang mempunyai wewenang dalam menangani persoalan PDAM," Jelas Frangki Hadju.
"Saya sebagai ketua umum oraganisasi kedaerahan yaitu PAPMIB-G sangat menyangkan bila mana persoalan PDAM tidak terselesaikan karena ini merupakan perusahaan yang ada di Bone bolango mengenai air bersih untuk masyarakat akan tetapi sampaisaatt ini bermasalah seperti permasalahan mengenai airnya tidak bersih dan manajemennya yang tidak teratur sehingganya menimbulkan banyak pertnyaan dimata masyarakat ada apa dengan PDAM?" Kata Frangki.
Sementara itu, Fajri Langgene Kabid Advokasi dan HAM mengatakan, "Menanggapi terkait persoalan tersebut, harusnya ada sinergitas antara Pemda Bone Bolango, DPRD dan juga PDAM. Mengapa demikian, supaya terkontrol dengan bagus dan tidak menimbulkan Hura hara dikemudian hari karena tidak adanya pengawasan yg ketat," terangnya.
"Ketika Pemda belum bisa menyelesaikan persoalan PDAM mka kami sbagai organisasi kedaerahan akan mengawal sampai tuntas mengenai persoalan PDAM yang smpai saat ini terindikasi tidak diseriusi oleh pemda dan DPRD" jelas Fajri.
Apa salahnya Bupati menonaktifkan atau memberhentikan pimpinan PDAM!!!
Jadi kami sebagai organisasi kedaerahan meminta kepada pemda dan DPRD segera menyelesaikan persoalan PDAM.
"Kami akan turun aksi besar-besaran untuk mengawal persoalan ini apabila permintaan kami tidak ditanggapi oleh pemda dan DPRD mengenai persoalan PDAM" Fajri (*)
Arpis
