 |
| Kantor Kejari Garut |
Garut, zonamerdeka.com - Seakan terasa sunyi dan tak terdengar lagi adanya Penanganan mengenai kasus korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) dan Biaya Operasional (BOP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, ada apa dibalik ini semua.
Hal tersebut, dikatakan oleh salah seorang atau sosok pemerhati kebijakan publik. Zamzam Zainulhaq pada sebuah wawancara melalui sambungan seluler, ia mengatakan, ada banyak hal yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini terkait penanganan kasus Pokir DPRD Garut. Senin,(20/6).
“Apa yang kita rasakan dan kita ketahui bersama , disitu ada yang luput sebenarnya dari perhatian publik yakni adanya peran serta yang terlibat pada kasus BOP Reses yakni Penggunaan Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),” ucap Zamzam.
Menurut Zamzam dalam banyak hal yang menjadi sorotan publik pada kasus BOP dan Pokir adalah sosok para anggota DPRD, namun peran dibalik layar ini jarang tersentuh publikasi media.
“Kejaksaan memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur KUHAP terkait penyelidikan dan penyidikan, yang di dalamnya menjalankan azas praduga tak bersalah dan pemeriksaan yang cepat,” imbuh nya.
Sambung Zamzam kewajiban inilah yang seharusnya mendorong Kejaksaan meminta kerjasama dari pihak terperiksa untuk menyegerakan memberikan informasi dan data secara lengkap dan terperinci sehingga pokok masalah menjadi jelas dan terang benderang.
“Kita akan lebih fokus dalam upaya mendorong penegakkan hukum. Sudah tugas pokok Kejari, dan tidak tebang pilih dalam setiap penanganan perkara,”ungkap Zamzam.
Zamzam meminta, seluruh element dan warga untuk terus mengawal tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Garut, yang menurut sebagian masyarakat penanganan kasus ini semakin tak jelas arahnya.
(Diky)
.png)
.png)
.png)
