Walikota Langsa Diminta Evaluasi Para Kepala Dinas

Langsa, zonamerdeka.com - Para kepala Dinas di bawah pemerintahan Kota diminta masyarakat untuk dievaluasi, dinilai masyarakat tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah, malah sibuk dengan urusan yang bukan tupoksi dinas yang bersangkutan dan tidak mampu untuk mempublikasikan pengunaan dana yang dikelolanya setiap tahunnya di media publik bagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) nomor 14 tahun 2008.

UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dinas yang perlu dievaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas syariat Islam (DSI), Dinas koperindag, Dinas Pertanian, Dinas Informasi dan telekomunikasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Dinas Kesehatan.

Alasan penilaian media ini, seperti dinas pendidikan dan kebudayaan kota Langsa, banyak proyek fisik yang dikerjakan tahun lalu dan tahun2022 ini, tepoksi seharusnya peningkatan mutu siswa pada setiap sekolah agar berprestasi dan beradab bisa kita lihat sekarang banyak anak usia sekolah di kota main di aplikasi game ponselnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) banyak proyek fisik dan lainnya sumber APBK tahun 2022 sampai akhir bulan Juni ini belum satupun yang dilaksanakan dan membuat beberapa rekanan di kota Langsa tidak bisa berbuat banyak diduga lemah dalam mengambil kebijakannya.

Dinas Syariat Islam (DSI) kita Langsa, di duga dan dianggap tidak berkerja sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Qanun Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam, kerena masih banyak Kita lihat warga yang masih mengunakan baju ketat, celana pendek berseliweran di jalan dan cafe serta banyak warga masih main game Higgs Domino di beberapa sudut cafe dalam kota Langsa.

Dinas koperindag, juga dinilai tidak mampu mengoptimalkan beberapa pasar yang di bangun mengunakan dana APBK, APBA dan APBN, bahkan ada pasar yang di bangun silih berganti pengelolaannya dan diduga lemah berkomunikasi dengan para pedagang.

Dinas pertanian, Pangan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, di duga banyak mengelola proyek titipan atau proyek penunjukan langsung diduga banyak terjadi masalah di lapangan dan sampai sekarang publik termasuk media tidak mengetahui apa saja yang sudah berjalan atau belum berjalan, di duga dinas tersebut tertutup dengan publik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), diduga tidak mampu untuk mengimplementasikan peraturan percepatan pencairan dana desa sehingga banyak kepala desa sampai bulan Juni belum memperoleh penghasilan yang katanya di bayar tiap bulan namun masih banyak kepala desa dan para kaur dan penyelenggaraan desa belum menerima penghasilan dan ada beberapa geuchik yang kalah saat pemilihan tanggal 24 Mai lalu sampai sekarang belum ada kejelasan atas gugatan mereka, diduga lemah dalam mengambil kebijakan cepat.

Dinas Kesehatan Kota Langsa juga diduga tidak mampu mengimplementasikan kebijakan publik karena masih banyak cafe dan usaha isi ulang air minum tidak memiliki surat keterangan layak konsumsi, berdasarkan investigasi media ini di beberapa usaha air isi ulang dan cafe di dalam kota langsa tidak memiliki surat keterangan layak konsumsi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Langsa.

Dinas komunikasi dan informatika Kota Langsa juga diduga tidak mampu mengaktifkan beberapa optik camera yang di pasang di beberapa sudut jalan dalam kota Langsa serta tidak mampu mengaktifkan salah satu Videotron terpasang di simpang lantas, Videotron ini sudah hampir 3 tahun tidak aktif serta informasi yang di terima dari beberapa rekan media yang ada di kota Langsa tidak satupun yang sudah kerja sama publikasi dengan dinas tersebut.