Foto Mustafa Warga Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil |
ACEH SINGKIL, Zonamerdeka.com -- Mustafa Warga Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri, agar dapat turun ke Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh, Jum'at. (16/06/2023)
"Untuk mengusut tuntas, adanya dugaan intervensi, pada lelang tender dibeberapa paket proyek besar di LPSE unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP-BJ) di Kabupaten Aceh Singkil.
Karena diduga ada pengaturan dan penuh sandiwara, yang melibatkan oknum aparat penegak hukum (APH). "Inisial (I) oknum Polisi Polres Aceh Singkil dan Inisial (M) oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil;
"Yang kerap kali diduga mengintervensi tim pokja ULP Aceh Singkil dan juga memotori rekanan kontraktor, hal ini saya punya beberapa bukti, bahwa kedua oknum APH itu ikut bermain." Ungkap Mustafa
Bahkan, kedua orang oknum aparat penegak hukum (APH) itu, pada saat lelang paket tender proyek besar, nama kedua oknum APH itu selalu tersebut - sebut di Kabupaten Aceh Singkil, sebagai penentu bisa memenangkan tender di ULP Kabupaten Aceh Singkil." Ucap Mustafa
Oleh Karena Itu, Mustafa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kejaksaan Agung RI (Satgas 53) dan Propam Mabes Polri untuk dapat turun ke Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh.
"Agar supaya menindak tegas kedua oknum aparat penegak hukum (APH) nakal tersebut, yang diduga telah menyalahgunakan jabatannya sebagai abdi Negara." Tambah Mustafa
Terpisah, Hal itupun mendapat respon dari beberapa perusahaan kontruksi, yang mengikuti lelang paket proyek di ULPBJ Kabupaten Aceh Singkil. Pasca setelah diumumkannya pemenang tender 3 paket proyek besar di Kabupaten Aceh Singkil.
Dimana, sejumlah perusahaan peserta tender kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) akan melayangkan sanggahan terkait hasil penetapan pemenang yang dinilai tidak fair dan terindikasi main curang.
Sanggah banding ini akan dilakukan para peserta lelang, yang memprotes atas hasil penetapan pemenang pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) di Kabupaten Aceh Singkil.
Menanggapi adanya indikasi kecurangan terkait proses lelang tersebut, Kabag ULP Heri Aprianda dikonfirmasi Awak media, Kamis (15/06/2023) mengungkapkan, evaluasi peserta lelang tidak hanya mengacu kepada harga penawaran terendah.
Namun ada 3 metode penilaian, seperti evaluasi administrasi, teknis dan kemudian harga. Jika syarat ini sudah lengkap baru menilai harga penawaran yang terendah. “Jika sudah tidak lengkap administrasi dan teknis ya sudah gagal,” ucap Heri.
Dari 10 perusahaan yang dievaluasi tingkat kesalahan berbeda-beda. Ada kekurangan di RKK, kualifikasi personel, peralatan dan ada yang tidak hadir saat mau klarifikasi personel dan alat.
"Bisa jadi kalah karena tidak sanggup tunjukkan pengalaman kerjanya.
Pj Bupati juga sudah komplin, kenapa tidak penawar terendah yang dimenangkan. Dan sudah kami jelaskan sebelum evaluasi harga harus dikoreksi dulu syarat administrasi dan teknisnya.
Proses seleksi yang dilakukan, ada 27 perusahaan yang menawar seluruhnya dilakukan evaluasi sekaligus. Tidak hanya satu sampai tiga saja.
"Jika proses itu belum dilewati tidak fair. Jika sudah baru evaluasi harga penawarannya, dari urutan pertama sampai seterusnya.
Soal undangan tidak sampai Heri menjelaskan, kemungkinan karena kesalahan teknis.
“Kita kirim kamis, jadi mereka siapkan bahan, malam berangkat dan besok pagi datang untuk hadir klarifikasi dokumen. Kalau untuk pembuktian kualifikasi sudah masuk sebelumnya ditahap evaluasi,” terangnya.
Jadi undangan tidak mungkin tidak sampai karena berbasis web, sebaiknya kirim langsung masuk di inbox email. Jika tidak masuk itu diluar kendali kita, katanya.
Diakuinya sudah ada perusahaan yang komplin seperti Pelita Nusa. Mereka mengaku tidak masuk undangan padahal status terkirim
Dan mereka akan melayangkan sanggah. Jika sanggah hasilnya benar dan ada kesalahan saat evaluasi maka akan evaluasi ulang dan dibatalkan pemenang yang telah ditetapkan tersebut.
Disebutkannya masa sanggah berlangsung sampai 5 hari setelah diumumkan Rabu kemarin. “namun sampai hari ini belum ada masuk surat sanggahan,” terang Heri.
Disisi lain, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Pemerhati Pembangunan Daerah, Azmi mengatakan kepada awak media, Kamis (15/06/2023) ia menyampaikan, terus mengikuti dan memantau perkembangan jalannya lelang proyek di Kabupaten Aceh Singkil.
"Saya sengaja mengikuti perkembangan lelang ini, untuk uji petik pernyataan Pj Bupati apakah sesuai dengan realisasinya dengan pelaksanaan kerja tim Pokja nya.
Namun nampaknya indikasi adanya intervensi oleh pihak yang bertangan besi dalam proses tender mulai terkuak, katanya.
Sebab dari banyak peserta lelang yang mengikuti, mengapa bisa penawar dengan harga tertinggi di nomor urut 11 yang dimenangkan.
Padahal tender ini dilakukan untuk mencari penawar terendah yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga menguntungkan negara.
Jika pokja jika nekat bermain, dimasa ini aman, bisa-bisa saja 5 tahun kedepan akan terbongkar lagi persoalan ini seperti yang sebelumnya.
Seperti upaya menggugurkan salah satu peserta lelang, dengan mengirimkan undangan yang tidak sampai.
“Dikirim katanya hari Kamis, tah apa yang ditukangi mereka kok bisa masuk hari Jumat undangan itu,” Kata mantan anggota dewan yang juga manta Pj Bupati Aceh Singkil itu.
Undangan dilayangkan untuk klarifikasi, dan itu klarifikasi apa. Mereka mau berbuat sesuatu tidak bisa ditunda. Sementara pengumuman yang seharusnya jadwal sudah diumumkan bisa mereka tunda, imbuhnya.
“Kami berharap di zaman PJ ini, Singkil bisa berubah, tapi kenyataannya malah tambah parah,” ucap Azmi.
Seperti jalan Singkil-Kuba sampai ini juga belum ada perhatian untuk penimbunan lintasan, menjaga fungsionalnya.
Dicontohkannya, seperti tender zaman dulu, pelaksanaannya sudah ada intervensi untuk dimenangkan. Dan sudah setor 10 persen. Jadi perusahaan tidak berani sanggah pada waktu itu.
Hari ini, peserta lelang sampai 27 perusahaan, dan sudah buang sampai 18 persen, dan kok bisa penawar 11 yang menang.
"Berarti ada paksaan dan ada yang bermain dengan berbagai alasan.
Jika memang itu benar, masyarakat dan kontraktor secara terbuka minta paparkan dan dilaga semua dokumen persyaratan," Ungkap Azmi.
Dilansir dari halaman LPSE Kebupaten Aceh Singkil. "Inilah nama - nama perusahaan pemenang lelang yang diumumkan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023.
Pertama, Peningkatan jalan pemancar dusun pendidikan dengan pagu anggaran lelang, Rp.969.894.800 dan diikuti oleh 7 perusahaan penawar dilelang tersebut.
"Justru perusahaan yang menang adalah penawar terakhir, Yakni, CV. Ridhapo Jaya dengan harga tawar Rp. 950.269.682.
Kedua, Untuk paket peningkatan jalan Singkil - Teluk Rumbia dengan pagu anggaran Rp.10, 9 milyar, diikuti oleh 12 perusahaan penawar. Namun yang dimenangkan CV. Rizki Konstruksi dengan harga tawar Rp. 10.810.878.501. Padahal posisi peringkat ke-10.
Ketiga, paket proyek peningkatan jalan ujung bawang - pemuka lama dengan pagu Rp.11,1 Milyar. "Diikuti oleh 27 perusahaan penawar, namun dimenangkan oleh CV. Kuala Gabi dengan harga tawar Rp. 9.929.354.744. Padahal posisi peringkat 11.
Sedangkan, Pada paket proyek peningkatan jalan T. Labaidin – Jl. Merpati, yang sumber anggaran Otsus 2023 dengan pagu Rp1.439.900.000, sampai dengan hari ini belum ditayang perusahaan pemenangnya di situs LPSE Aceh Singkil.
Sesuai jadwal, Pengumuman 30 Mei 2023 dan penandatanganan kontrak 7 Juni 2023. Sementara tertulis jadwal tahap lelang, tender sudah selesai.
Padahal kalau merujuk kepada Perpres No. 12 Tahun 2021, ada tiga metode dalam melakukan evaluasi penawaran penyedia dalam pelaksanaan tender PBJ. Sesuai, pasal 39 evaluasi penawaran penyedia barang dalam pekerjaan kontruksi dilakukan dengan 3 metode.
Meliputi, (a) sistem nilai, (b) Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, atau, (c) Harga Terendah.
Sayangnya, dalam proses evaluasi yang dilaksanakan Pokja ULP tersebut telah memenangkan perusahaan kontruksi penawar tertinggi dengan selisih harga Rp1.2 miliar, untuk proyek Peningkatan Jalan Ujung Bawang-Pemuka Lama."tutup. (Sakdam Husen)