Sidoarjo, zonamerdeka.com - DPRD Sidoarjo telah mengesahkan APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan antara pimpinan DPRD Sidoarjo dengan Bupati dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Sidoarjo, Kamis (28/9/2023).
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan ada beberapa program yang menjadi atensi yang masuk dalam APBD Perubahan.
“Yang menjadi atensi tentu penyesuaian struktur gaji dari PPPK, honorer, dan juga ASN. Secara umum lebih banyak berfokus di sana,” kata Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Selain itu percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo juga menjadi atensi dari Bupati Gus Muhdlor. Terutama dalam mengatasi masalah stunting.
Menurut Gus Muhdlor dalam mengatasi stunting ini dilakukan dengan percepatan pembangunan di desa. “Salah satunya melalui jambanisasi dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo ingin memastikan bahwa dari sosial movement nanti pada tahun 2024 menjadi self government community mulai tingkat RT hingga kabupaten.
“Semua harus bisa mandiri, semua harus bergerak, termasuk menjaga lingkungan bersih dari stunting dan kawasan kumuh,” ucapnya.
Gus Muhdlor juga menanggapi terkait rekomendasi Banggar DPRD Sidoarjo yang meminta pimpinan OPD yang serapan anggarannya rendah untuk diberikan sanksi.
“Sekarang beda dengan dulu. Sudah tidak ada serapan rendah,” pungkasnya.
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Sidoarjo yang dibacakan Deny Haryanto disebutkan, pendapatan daerah APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 4.868 triliun.
Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan pendapatan APBD murni tahun anggaran 2023 sebesar Rp 4,762 triliun.
Baca Juga : Gandeng 41 Perusahaan, Disnaker Sidoarjo Buka 1.000 Loker, Mulai Staf hingga Manager. Begini Cara Daftarnya
Sementara untuk belanja daerah APBD Perubahan di proyeksikan mencapai Rp 5.361 trilliun. Di APBD murni sebesar Rp 5.210 triliun.
Sedangkan dalam pembiayaan APBD Perubahan sebesar Rp 44.800 miliar. Di APBD murni tahun anggaran 2023 Rp 447 miliar.
“Melihat struktur anggaran diatas, ada kenaikan pendapatan sebesar Rp 46 miliar. Yang kemudian dibelanjakan untuk program kegiatan prioritas,” ucap Deny. (sj1)
.jpg)
