Surabaya, zonamerdeka.com - Wacana anggaran operasional untuk RT dan RW disorot oleh Anggota DPRD Surabaya. Lantaran anggaran tersebut dianggap belum menyesuaikan kekuatan Pemkot Surabaya.
Diketahui wacana anggaran operasional untuk RT/RW yang diinisiasi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu.
Menanggapi soroton DPRD Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa wacana anggaran itu untuk operasional Balai RW dan bukan untuk menambah insentif atau kenaikan gaji ketua RT dan RW.
"Ini yang salah, tadi saya sampaikan kepada pimpinan DPRD, dipikir operasional RT RW adalah kenaikan untuk gaji ketua RT RW. Bukan itu, operasional RT RW untuk bayar listrik, bayar air, dan lain-lain, karena kegiatannya warga dipindah balai RW," tegas Eri, Kamis (14/9/2023).
Eri menjelaskan bahwa selama Balai RW yang ada di Surabaya pasif tidak ada kegiatan sama sekali. Sebab, itu Pemkot mulai menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan warga maupun program Pemkot dilaksankan di Balai RW.
"Selama ini kan Balai RW itu mati, dulu gak ada kegiatan, gak ada sinau bareng, ngaji bareng, gak ada Puspaga. Yang bayar listriknya biasa biasa aja," ujarnya.
Sehingga, Eri menerangkan bahwa sekarang kegiatan yang ada di Kelurahan dan Kecamatan kini telah berkurang. Sebab, semua kegiatan dipindahkan dan mulai aktif di setiap balai RW.
Ia pun menilai tambahan anggaran operasional RT dan RW itu justru meringankan beban Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya. Menurut itu hal itu adalah kewajiban Pemerintah untuk masyarakat
"Kemarin insentifnya RT RW naik, jadi mereka bayar pakai itu (insentif,red). Tapi kan pemerintah kota gak boleh gitu. Ketik! kegiatan di balai RW itu untuk kegiatan menggerakkan masyarakat, maka listrik Pemkot yang bayar," jelasnya.
"Ini meringankan beban Pemerintah Kota dan DPRD. Itu kewajiban kita, hukumnya fardu'ain," imbuhnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan bahwa rencana anggaran dana operasional untuk RT/RW sebesar Rp200 ribu dan Rp300 ribu harus dilihat kemampuan kekuatan Pemkot Surabaya
"Kalau kekuatan anggaran kita cukup ya silahkan. Namun jangan sampai membuat APBD kita terkontraksi nantinya," ujarnya.
Menurutnya perencanaan anggaran dana tambahan operasional RT/RW itu harus realistis sesuai kemampuan. Sebab, banyak yang diperhitungkan dengan masalah kota lain.
"Maunya memang banyak tapi harus realistis dengan kemampuan. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Apalagi sudah ada kenaikkan insentif KSH, bunda Paud, Modin, RT RW. Ini semua soal ketersediaan anggaran," pungkasnya. (Sub1)
.jpg)
