Surabaya, zonamerdeka.com - Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan kesekapatan penandatanganan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Surabaya Naafilah Astri Swarist, bahwa NPHD itu sudah resmi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni Pemkot Surabaya dan KPU.
"Sudah ditandatangani antara Pak Walikota dgn Ketua KPU Surabaya tanggal 10 November 2023," kata Naafilah, kepada awak media saat dihubungi, Selasa (14/11/2023).
Naafilah menyebut hasil kesepakatan ditemukan bahwa dari Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pilkada 2024, sebanyak Rp114 miliar diberikan Pemerintah Kota untuk Pemilu 2024 mendatang.
"NPHD nya Rp 114.551.570.000 miliar," ujar Naafillah.
Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menjelaskan anggaran NPHD ini bertambah naik hingga 15-20 persen dari Pilkada dalam Pemilu 2019 lalu.
"Ini tambah 15-20 persen dari Pemilu 2019 lalu. Membandingkannya kan anggaran dengan anggaran. Bukan realisasi dengan anggaran yang akan datang," jelasnya.
Ditahun pemilu 2019 sebelumnya diketahui
angka nominal dana hibah sekitar Rp 100,1 miliar dan terserap total Rp 84.637 miliar. Artinya, Pilkada 2024 naik sekitar Rp 29 miliar menjadi Rp 114 miliar.
Lebih lanjut Syamsi menyebut bahwa
kenaikan dana hibah tersebut sebanding dengan penambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat ini sebanyak 2.218.586 pemilih.
"Harus kita hitung, berapa jumlah anggaran yang disepakati antara Pemkot dan KPU dibanding dengan jumlah DPT," pungkasnya. (sb1)
.jpg)
