Bangka, zonamerdeka.com - Penanganan konflik adalah proses untuk mengatasi, menyelesaikan, dan mencegah konflik yang terjadi antara individu, kelompok, atau negara. Tentunya harus dilakukan dengan cara-cara yang damai, demokratis, dan berkeadilan. Hal itu disebutkan Hj Restunemi.SH, Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Politik dan Pemerintahan, pada Rapat Koordinasi Penanganan Konflik, Kamis (23/11/2023) di Pemkab Bangka.
Dikatakan lebih lanjut Restunemi, bahwa penyelesaian penanganan konflik harus melibatkan semua pihak yang terkait, dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan mufakat, serta menghormati hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di kabupaten Bangka, memiliki tingkat kerawanan yang masih dalam kondisi cukup terkendali, "Lima tahun kebelakang potensi kerawanan kita masih berkisar dengan polemik aktivitas tambang legal maupun illegal. Kerawanan terjadi karena habisnya stok BBM bersubsidi jenis solar, dan polemik sengketa lahan serta batas wilayah, fluktuatif harga pada komuditas tertentu, "tuturnya.
Restunemi mengajak semua pihak, untuk terus bersinergi, berkomunikasi dan bertukar informasi, baik melalui jalur formal maupun informal dengan mengedepankan keprofesionalan dan mengeliminasi sikap ego sektoral. Kemudian apresiasi kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang selalu aktif melakukan koordinasi dan berkomunikasi dalam pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik didaerah ini, "Keberhasilan tidak hanya terletak pada pada satu pihak saja, namun diperlukan kerjasama, bersenergi dan berkolaborasi bersama juga dengan elemen Masyarakat, " ujarnya.
Kegiatan yang diprakarsai Kesbangpol Bangka, dihadiri Pjs Danramil 0413-01/Sungailiat Mayor Ch Bagyo Santoso, Kepala Kesbangpol Bangka, Romlan, Tri Sukamto (Binda), Iptu Junaidi (Kasat Intel) para lurah, camat dan undangan yang lain. (eru)
.jpg)
