Jember, zonamerdeka.com -- Ketua DPD-RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan beberapa pesan kepada para Kepala Desa yang ada di Jember. Pesan itu disampaikan dalam kegitan Silaturahmi Kebangsaan Ke-III Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Jember dengan tema "Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" yang digelar pada hari Selasa (23/1/2024).
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai sudah seharusnya kebijakan perkebunan di Jember memaksimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang terkenal dengan sebutan Kota Tembakau tersebut.
"Oleh karenanya, saya mendorong agar kebijakan perkebunan di Jember ini diprioritaskan kepada pengembangan investasi berbasis agro bisnis dan agro industri," kata LaNyalla dalam pidatonya pada acara Silaturahmi Kebangsaan Nasional DPC APDESI Kabupaten Jember dengan tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Phoenix Ballroom, Luminor Hotel Jember, Selasa (23/1/2024).
Berkaca pada hal tersebut, LaNyalla sempat memberi saran kepada Menteri BUMN agar membatalkan rencana penggabungan beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara Holding. Termasuk juga menggabungkan PTPN komoditas perkebunan, baik tembakau, kopi, karet, kakao dan sawit menjadi satu.
Bukan tanpa alasan kebijakan tersebut dikritik LaNyalla. Selain menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Pertanian, kebijakan tersebut juga bisa merugikan petani mitra. Hal itu terjadi jika kinerja PTPN X yang selama ini fokus kepada komoditas tembakau dan tebu di Jember menurun akibat penggabungan tersebut. "Saya sudah mengingatkan Menteri BUMN untuk memikirkan ulang rencana tersebut. Tapi rupanya, kebijakan itu tetap dilakukan," tutur LaNyalla.
Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan kepada pemangku kebijakan untuk berpikir dalam skala makro dan mikro dalam membangun desa sebagai kekuatan ekonomi dan sentra penjaga kedaulatan hasil bumi.
Desa, LaNyalla melanjutkan, harus menjadi kekuatan ekonomi. Hal tersebut telah ia sampaikan berulang kali pada berbagai forum. LaNyalla menyampaikan alasan gagasannya tersebut. Selain untuk mencegah urbanisasi, kekuatan ekonomi desa harus diperkuat lantaran Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya memang berada di desa."Maka tak ada alasan lain, desa harus menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional. Kita harus mempersiapkan dengan matang, utamanya desa yang memiliki kekuatan hasil bumi yang dapat terus diperbarui," ujar LaNyalla.
Menurut LaNyalla, hal ini sangat penting diupayakan, mengingat dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan global yang diperkirakan terjadi menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Badan Pangan Dunia meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan di tahun itu sebanyak 60 persen dibanding sekarang.
Pada saat yang sama, di tahun itu juga Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi atau ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia.
Itu sebabnya negara-negara di dunia tengah sibuk mempersiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. "Bahkan, mereka sudah menggunakan pendekatan Bioteknologi dan intensifikasi lahan untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," jelas LaNyalla.
Amerika Serikat, Brazil, Argentina, India, China, adalah negara-negara di dunia yang telah bersiap dan memiliki tanaman berbasis Bioteknologi dengan luasan lahan jutaan hektare. Lalu bagaimana Indonesia?
Di Indonesia, kata LaNyalla, termasuk di Jember ini, justru mengalami masalah. Dalam hal komoditas tebu misalnya, justru memiliki persoalan kualitas dan kuantitas tebu rakyat di Indonesia yang terus menurun. Padahal, kata LaNyalla, berdasarkan sebuah studi pada zaman Belanda sekitar tahun 1930-an, lahan tebu di Indonesia mencapai total 200 ribu hektare dan bisa menghasilkan gula 3 juta ton.
"Tetapi sekarang, dengan lahan yang lebih luas, dengan total lahan tebu di Indonesia yang berkisar 500 ribu hektare, justru hanya menghasilkan gula 2,2 juta ton. Malah menurun. Ini tentu persoalan serius yang harus dilihat dari banyak aspek," ulas LaNyalla.
Dikatakannya, saat negara-negara lain orientasinya memperkuat pembangunan di sektor kedaulatan pangan, Indonesia justru mengambil jalan pintas untuk impor bahan kebutuhan pangan dan sembako. "Ini karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," tegas LaNyalla.
Sebagai solusinya, LaNyalla menawarkan satu peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya.
"Yaitu dengan cara menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Konsep yang kita hapus sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002," tutur LaNyalla.
Sejak saat itu, LaNyalla melanjutkan, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Sehingga sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. "Negara tak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk Konsesi Lahan atau Izin Pertambangan," urai LaNyalla.
Padahal, LaNyalla mengimbuhkan, konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar naskah asli berikut penjelasannya sama sekali bukan seperti itu. Negara justru memegang kendali untuk sektor-sektor kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor publik yang harus dikuasai negara dan mana sektor komersial yang boleh dikuasai orang per orang.
"Kita harus kembali kepada konsep mazhab ekonomi kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Inilah yang sedang saya perjuangkan dan tawarkan kepada bangsa ini, agar Indonesia kembali berdaulat, adil dan makmur. Sehingga tujuan dari lahirnya negara ini, yang muaranya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat segera terwujud," Pungkas LaNyalla.
Ketua Apdesi Jember Berencana Lakukan Demo Ke Jakarta
ketua DPC APDESI Kabupaten Jember, Kamaludin mengatakan, acara silaturahmi kebangsaan bersama rekan-rekan kepala desa di Kabupaten Jember yang dihadiri ketua DPD RI untuk menyerap aspirasi dari teman kepala desa di Kabupaten Jember juga tindak lanjut pembahasan revisi undang-undang Desa.
“Pertemuan tersebut pertama membahas nasib revisi undang-undang desa, yang kedua terkait dengan bagaimana ekonomi kerakyatan ini bisa betul betul bisa menyejahterakan rakyat yang sesuai dengan UUD 1945,” katanya.
Kita sudah menyerahkan secara langsung revisi undang-undang Desa kepada perwakilan DPD RI.
Menurut Kamiludin, Ketua DPD RI sudah beberapa kali ke Kabupaten Jember untuk ketemu Bupati, tapi kami tidak tahu apa isinya.
“Namun jika revisi undang-undang Desa tidak segera disahkan APDESI Kabupaten Jember akan melakukan unjuk rasa besar-besaran lagi,” tegasnya. (*)
.jpg)
