ACEH SINGKIL, Zonamerdeka.com -- Terkait adanya penilaian terhadap Pj. Bupati Aceh Singkil gagal melindungi warga dari konflik buaya dan manusia oleh Warga Pemerhati Lingkungan dan Satwa Liar Aceh Singkil, Alexander, Selasa (28/01/2025) kemarin.
Pj. Bupati Aceh Singkil Azmi Mengatakan bahwa dari dulu permasalahan konflik buaya dengan manusia. Pemda Aceh Singkil sudah sampaikan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, katanya, Hari rabu (29/01) melalui via Whattshapp kepada media Zonamerdeka.com.
Pj. Bupati Azmi menyebutkan, bahwa sudah tentu BKSDA inilah merupakan pihak yang paling berwenang dan bertanggungjawab di dalam menangani masalah-masalah satwa liar ini.
Tentunya paling tidak pihak BKSDA, bisalah membuat rambu-rambu diwilayah perairan laut dan sungai, agar rambu-rambu itu bisa menjadi pertanda, dimana saja wilayah yang rawan dan tidak dibenarkan untuk didatangi oleh masyarakat." Sebut, Azmi.
Lalu masalah konflik buaya dan manusia, hal ini sudah disampaikan, namun rambu-rambu itupun hingga sekarang belum juga dibuat." Tambah, Azmi
Kalau kita bertindak ekstrim, kita nanti bisa dijerat hukum pidana, jadi kalau menurut rekan-rekan, cara apa yang seharusnya kami bisa perbuat lagi, jujur kami bingung?
Perlu kami pertegas sebagai berikut dibawah ini;
1. Kami telah berulang kali meminta agar di lakukan program penangkaran namun belum dijawab hingga sekarang.
2. Kami mengusulkan mengurangi populasi agar diberi ijin, untuk menangkapi sesuai dengan aturan, namun hal tersebut tidak diberi ijin.
3. Kami mau kurangi dengan melalui cara - cara penangkapan tradisional, hal tersebut juga tidak diijinkan.
4. Jika bertindak sembarangan kami bisa di pidana.
5. Jadi apa yang bisa kami perbuat, mungkin ada solusi lain dari rekan-rekan?
Terpisah, dikutip dari KabarAktual.id, Kepala BKSDA Resort 18 Aceh Singkil Sutikno, yang dikonfirmasi. Ia mengatakan, kewenangan penanganan buaya bukan lagi kewenangan mereka.
“Sekarang diambil alih oleh Kementerian KKP,” kata pejabat ini. Meski demikian, kata Sutikno, ia berjanji akan datang ke Desa Teluk Rumbia bersama Dinas Kelautan (DKP) dan Perikanan untuk merespon masalah tersebut.
Pihak DKP sendiri, sejauh ini belum dapat memberi respon terkait mengenai ancaman keselamatan warga diwilayah tersebut.
