Bangko Pusako (zonamerdeka.com) – Masyarakat Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, mengeluhkan akses jalan yang terletak di Simpang Nela RT 02 RW 01 Dusun Sukajadi yang begitu parah, pasalnya jalan yang menjadi akses utama keluar masuk kampung mereka tidak mendapat perhatian dari Perusahaan BUMN Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak beralih dari PT. Chevron.
Keluhan itu disampaikan Ricki Handoko kepada Zona Merdeka sebagai masyarakat Kepenghuluan Bangko Permata Dusun Sukajadi, Minggu (19/01/2025).
"Akses jalan di Simpang Nela kini dalam kondisi rusak parah, sehingga menghambat berbagai aktivitas masyarakat. Jalan ini sudah tidak bisa dilalui kendaraan mobil, sepeda motor, maupun pejalan kaki. Petani sawit tidak bisa mengeluarkan hasil produksi mereka, dan anak-anak sekolah juga terhambat untuk pergi belajar," ungkapnya.
Selain jalan yang rusak, kanal di sepanjang jalan tersebut juga tersumbat oleh gulma dan rumput liar, hal itu kian memperparah keadaan, terutama saat musim hujan. Air tidak dapat mengalir dengan baik, sehingga kerusakan jalan menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat.
“Masyarakat meminta dan berharap PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah ini, agar menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Mereka meminta agar PT PHR segera melakukan perbaikan akses jalan dan normalisasi kanal untuk mendukung kelancaran aktivitas perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat berharap PT. PHR memberikan perhatian lebih terhadap persoalan ini. Infrastruktur yang baik adalah kebutuhan mendesak bagi kami,” tegas Ricki.
Jika merujuk UU N 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 menyebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,“Hal ini menegaskan pentingnya kontribusi perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah operasionalnya.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu tanggapan dari pihak PT. PHR atas permasalahan tersebut. Mereka berharap adanya tindakan nyata yang segera dilakukan demi kepentingan bersama Masyarakat dan perputaran perekonomian daerah. (Mam)
