Kota Pekalongan, zonamerdeka com - Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) LPPM Universitas Diponegoro (Undip) bersama UNICEF dan Pemerintah Kota Pekalongan mengadakan diskusi serap aspirasi kesehatan remaja, berlangsung di Hotel Aston Syariah, Senin (17/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menggali berbagai permasalahan yang dihadapi remaja serta merumuskan solusi yang melibatkan berbagai pihak.
Perwakilan Puslitkes LPPM Undip, Tutut, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program kesehatan remaja yang telah berlangsung di Kota Pekalongan. "Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi akhir dari rangkaian program, tetapi juga menjadi pijakan untuk upaya advokasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat," terangnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan organisasi, sangat penting untuk memastikan program ini berkelanjutan. Selain itu, ia berharap hasil diskusi ini dapat menjadi acuan bagi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data dalam menangani isu-isu kesehatan remaja. Ia menambahkan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam program ini diharapkan mampu mempercepat implementasi solusi yang telah dirumuskan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan remaja dan edukasi mengenai isu-isu yang dihadapi mereka.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan, Yos Rosidi, melalui Kepala Bidang P2KB, Nur Agustina, menekankan pentingnya diskusi ini sebagai langkah awal menuju audiensi dengan Walikota Pekalongan dan pemangku kepentingan lainnya. “Forum Generasi Berencana atau Genre di Kota Pekalongan telah lama ingin menyampaikan permasalahan remaja secara langsung kepada Walikota, dan dibutuhkan suatu kegiatan untuk menghimpun masukan dari para remaja kaitan permasalahan yang dihadapi tersebut. Alhamdulillah telah terlaksana kegiatan serap aspirasi, kami berharap dapat merumuskan rekomendasi yang lebih konkret dan bermanfaat,” katanya.
Menurut Nur Agustina, kegiatan ini juga menjadi ajang bagi perwakilan sekolah untuk menyampaikan masukan. “Saat ini, ada 72 SMP dan SMA yang menjadi bagian dari Sekolah Siaga Kependudukan dan ikut serta dalam kegiatan ini, meskipun belum semua, kami ingin rekomendasi dari kegiatan ini dapat diteruskan dalam audiensi dengan Walikota, Ketua DPRD, serta stakeholder terkait,” tambahnya.
Diskusi serap aspirasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan remaja di Kota Pekalongan. (Ari)
